SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi kebutuhan masyarakat guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Sidak yang digelar Selasa (10/3/2026) itu dipusatkan di Pasar Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Kegiatan dipimpin langsung Bupati Simalungun Dr H Anton Ahmad Saragih, didampingi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rinton Damanik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Eva Tambunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pardomuan Sijabat, serta Plt Bapperida Alfian Denri Saragih.
Turut hadir perwakilan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Bank Indonesia, BPS, Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar, serta Kapolsek Serbelawan AKP Gunawan Gunawan SH.
Bupati Simalungun mengatakan sidak pasar dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kita ingin memastikan tidak ada gangguan pasokan maupun lonjakan harga yang berlebihan. Langkah ini juga untuk mencegah praktik penimbunan oleh oknum pedagang atau distributor,” ujar Anton Ahmad Saragih.
Dari hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Pasar Serbelawan masih relatif stabil. Sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur tercatat tidak mengalami kenaikan signifikan.
Selain melakukan sidak pasar, Pemkab Simalungun juga menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri.
Tak hanya itu, Bupati bersama rombongan juga meninjau SPBU Serbelawan untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG tetap aman.
Pemilik SPBU Serbelawan, Adrian Hartanto, memastikan pasokan BBM dan LPG masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya. Namun ia menyebutkan penambahan pasokan solar memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Menurut Bupati, pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian serius pemerintah, karena inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli, menciptakan ketidakpastian ekonomi, serta berdampak pada pendapatan masyarakat termasuk petani,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Simalungun terus melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari sidak pasar, operasi pasar murah, hingga pemantauan distribusi dan ketersediaan bahan pokok.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemeriksaan metrologi legal terhadap barang dalam keadaan terbungkus seperti minyak goreng dan gas LPG, termasuk pengecekan alat timbangan pedagang dan pompa ukur BBM.
“Pasokan minyak goreng dan gas LPG sering menjadi kekhawatiran masyarakat. Karena itu kita harus cepat tanggap agar tidak menimbulkan keresahan,” pungkas Anton.
