SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS Dinamis Pajak Daerah, QRIS Pariwisata Terintegrasi (QRISPATI), serta Smart Cash Simalungun.
Peluncuran inovasi digital tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, di Balai Harungguan Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (24/8/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Simalungun untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih modern, efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan, menyampaikan bahwa HLM P2DD ke-5 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mencapai target digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemkab Simalungun terus mendorong berbagai inovasi strategis untuk memberikan kemudahan dan mempercepat transaksi secara elektronik, baik pada sisi belanja maupun pendapatan daerah.
Dari sisi belanja, Pemkab Simalungun telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, tercatat sebanyak 10 perangkat daerah yang aktif menggunakan KKPD.
Sementara dari sisi pendapatan, khususnya pajak dan retribusi daerah, Pemkab Simalungun terus mengembangkan sistem pembayaran digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga telah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem pembayaran digital dan perbankan sehingga masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran.
Kabupaten Simalungun juga menjadi salah satu daerah yang menerapkan pembayaran pajak menggunakan QRIS, yang dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah.
Tidak hanya pada sektor pajak, digitalisasi juga dikembangkan pada pembayaran retribusi daerah, khususnya sektor pariwisata melalui QRISPATI.
Melalui sistem tersebut, pembayaran dapat dikelola dan dibagi secara otomatis sesuai peruntukannya, baik sebagai penerimaan pemerintah daerah maupun hak pengelola objek wisata.
Seluruh inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Simalungun, Bank Indonesia, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Perwakilan Bank Sumut, Muhammad Sadli, selaku Kepala Divisi Bank Sumut Pusat, mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan layanan perbankan yang semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sadli juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk kehadiran Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara yang turut memberikan penguatan dalam upaya mempercepat digitalisasi daerah.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi daerah tidak hanya berbicara mengenai transaksi dan pembiayaan, tetapi juga bagaimana membangun akses keuangan yang sehat, inklusif, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap peluncuran berbagai inovasi digital tersebut dapat mendorong sektor pariwisata Kabupaten Simalungun menjadi semakin modern tanpa kehilangan karakter dan kekhasan daerah.
Sementara itu, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, efisien, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.
«“Kami berharap seluruh inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, meminimalkan biaya administrasi, mengurangi risiko kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik,” ungkap Bupati.»
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas perhatian dan dukungannya terhadap Kabupaten Simalungun, termasuk melalui penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp699.875.889.
Bantuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
“Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Bank Sumut, dunia perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis Simalungun dapat terus bergerak maju menuju pelayanan publik yang modern serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” pungkasnya.
Pelaksanaan HLM P2DD ke-5 Tahun 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan digitalisasi daerah yang semakin luas, aman, dan inklusif, sebagai bagian dari upaya mendorong Kabupaten Simalungun menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.(Red)
