PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Nurlela Sikumbang, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 di daerah pemilihan Pematangsiantar I yang meliputi Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Bukit Sofa, Selasa (10/03/2026).
Kegiatan reses diawali dengan pembukaan oleh operator dan dilanjutkan dengan doa bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Sosial, Lurah Melayu, Sugianto, bersama tokoh masyarakat dan warga setempat.
Dalam sambutannya, Nurlela yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional menyampaikan bahwa reses menjadi sarana bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi agar dapat kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Salah satu warga Kelurahan Banjar, Kampung Curug, Marissa Siregar, mengeluhkan bahwa dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial meskipun kondisi ekonominya sedang sulit. Ia mengaku sebelumnya pernah menerima bantuan sebesar Rp900 ribu, namun kini namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan. Sementara itu, suaminya sedang sakit dan ia harus membiayai tiga anak yang masih bersekolah.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kota Pematangsiantar melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Ariandi Armas, menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial didasarkan pada sistem data terpadu yang menggunakan klasifikasi desil.
Menurutnya, perubahan status penerima bantuan dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti adanya data pinjaman di bank, pinjaman online, atau aktivitas ekonomi lain yang tercatat dalam sistem.
Selain itu, seorang warga Jalan Teratai, Kelurahan Simarito, Aswita, juga menyampaikan keluhan terkait BPJS Kesehatan miliknya yang tidak lagi aktif. Ia mengaku telah mengurus reaktivasi BPJS tersebut sekitar dua minggu lalu, namun hingga kini belum kembali aktif.
Menanggapi hal itu, Kabid Dinas Sosial, Sarmadan Saragih, menjelaskan bahwa pengajuan reaktivasi BPJS tersebut masih dalam proses. Ia juga meminta warga tersebut datang kembali ke kantor Dinas Sosial dengan membawa berkas pendukung agar dapat dilakukan pengecekan data di sistem.
Di akhir kegiatan, Nurlela mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan haknya apabila memang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk membantu meneruskan aspirasi masyarakat kepada dinas terkait.
