PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pematangsiantar memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari rendahnya kemandirian fiskal daerah, perlindungan juru parkir, hingga persoalan infrastruktur dan penegakan aturan bangunan menjadi sorotan.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Daut Simanjuntak dan Frenky Boy Saragih.
Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Pemerintah Kota Pematangsiantar lainnya.

Dalam agenda tersebut, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan anggota DPRD, Erwin Siahaan.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menilai APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis yang harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP mencatat, proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp971,96 miliar, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp995,96 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp24 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Terkait kondisi tersebut, Fraksi PDIP meminta Wali Kota menjelaskan strategi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.
Tak hanya soal angka anggaran, Fraksi PDIP juga mengajukan sejumlah pertanyaan penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Salah satunya menyangkut perlindungan tenaga kerja lokal, khususnya juru parkir yang disebut belum seluruhnya terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Fraksi PDIP meminta Pemko menjelaskan jumlah keseluruhan juru parkir di Pematangsiantar serta berapa orang yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial tersebut.
Persoalan Terminal Tanjung Pinggir juga kembali disorot. Fraksi PDIP mempertanyakan besaran anggaran APBD yang telah direalisasikan untuk mendukung operasional terminal tersebut dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.
Pasalnya, menurut catatan fraksi tersebut, keberadaan terminal bayangan di tengah kota masih menjadi persoalan meskipun pengaktifan Terminal Tanjung Pinggir merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah.
Sorotan lainnya tertuju pada lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 4,1 hektare di Kelurahan Gurilla yang hingga kini disebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Fraksi PDIP meminta kepastian kapan lahan tersebut dapat difungsikan agar warga tidak terus mengalami kesulitan memperoleh tempat pemakaman yang layak.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menilai pembangunan jalan harus memiliki skala prioritas yang jelas dan tidak hanya berorientasi pada kawasan inti kota.
Sebagai contoh, fraksi tersebut membandingkan rencana pelebaran Jalan Farel Pasaribu di Kelurahan Sukamaju dengan anggaran Rp1,5 miliar, dengan kondisi kerusakan Jalan Merbau di Kelurahan Kahean yang disebut telah memakan korban.
Fraksi PDIP mempertanyakan dasar penentuan prioritas pembangunan tersebut dan meminta Pemko memastikan anggaran infrastruktur benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Persoalan pengawasan bangunan juga tidak luput dari perhatian. Fraksi PDIP mempertanyakan tindak lanjut Pemko terhadap hasil pemeriksaan tim gabungan pada 26 Januari 2026 yang menemukan sejumlah bangunan tidak sesuai ketentuan.
Fraksi tersebut meminta penjelasan mengenai langkah penegakan aturan, mengingat bangunan yang menjadi temuan pemeriksaan disebut masih berdiri hingga saat ini.

Bahkan, Fraksi PDIP turut menyoroti rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Lapangan Haji Adam Malik dan Lapangan Merdeka. Mereka mempertanyakan konsistensi Pemko dalam menerapkan aturan, ketika PKL menjadi sasaran penataan, sementara sejumlah bangunan yang dipersoalkan kesesuaiannya dengan aturan dinilai belum mendapatkan penanganan yang jelas.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta penjelasan mengenai strategi Pemko dalam menjalankan program ketahanan pangan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pengendalian inflasi.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab Wali Kota secara terperinci dan transparan.
Bagi Fraksi PDIP, penyusunan APBD 2027 harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam program pembangunan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas.










