PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Pemerintah Kota Pematangsiantar diminta lebih serius memperhatikan pemerataan pembangunan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kota Pematangsiantar dalam Pemandangan Umum atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda APBD 2027, pada Rapat Paripurna IX DPRD, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua DPRD Daut Simanjuntak dan Frenky Boy Saragih. Turut hadir Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, sejumlah anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pemandangan umum Fraksi Nurani Keadilan dibacakan langsung dari mimbar oleh Anggota DPRD Franz Theodore Sihaloho.
Dalam pandangannya, Fraksi Nurani Keadilan menilai pemerintah perlu meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer daerah yang cenderung terbatas. Optimalisasi pajak dan retribusi, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan potensi wisata lokal dinilai dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi ini juga mempertanyakan perencanaan defisit dalam struktur APBD serta meminta agar sumber pembiayaan daerah benar-benar realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya soal anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur turut menjadi sorotan. Fraksi Nurani Keadilan meminta agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan inti kota, tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran, gang, kecamatan, dan kelurahan yang masih membutuhkan perhatian.
Sejumlah persoalan konkret turut disampaikan, di antaranya perbaikan drainase di sepanjang Jalan Pematang, Kelurahan Simalungun, kawasan sekitar Bendungan PT Pabrik Es, serta perbaikan jalan dan jembatan di Sidomulyo. Termasuk kondisi jalan di Gang Duku, Gang Belimbing, dan Gang Mangga, Kelurahan Simarimbun.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, potensi banjir dan longsor, serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak.
Persoalan penerangan jalan umum juga disorot. Fraksi menilai distribusi lampu penerangan belum merata, karena masih terdapat kawasan yang minim penerangan, sementara di lokasi lain justru tersedia lampu dalam jumlah berlebihan.
Dalam sektor sosial dan pendidikan keagamaan, Fraksi Nurani Keadilan mendorong kepastian kesejahteraan guru mengaji, guru sekolah minggu, serta tenaga pendidik nonformal bidang keagamaan. Pemerintah juga diminta memperhatikan kondisi bangunan sekolah minggu dan madrasah yang sudah tidak layak digunakan.
Fraksi tersebut turut mendesak percepatan pembahasan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perda tentang Toleransi Kehidupan Masyarakat.

Di akhir pandangannya, Fraksi Nurani Keadilan meminta Wali Kota menempatkan pejabat ASN sesuai kapasitas dan kompetensi, sekaligus melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Fraksi Nurani Keadilan berharap seluruh masukan dan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan mendapat tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
Mereka juga meminta jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi disampaikan secara tegas, jelas, dan tidak sekadar normatif, sehingga pembahasan APBD 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar.










