PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Fraksi Demokrat DPRD Kota Pematangsiantar melontarkan sejumlah sorotan tajam terhadap arah pembangunan dan pelayanan publik dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari persoalan sampah yang belum tertangani optimal, banjir di sejumlah titik, pelayanan RSUD Djasamen Saragih, hingga ketepatan penyaluran bantuan sosial menjadi perhatian serius Fraksi Demokrat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026), melalui penyampaian pemandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan anggota DPRD, Polma Oliver Sihombing.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Daut Simanjuntak dan Frenky Boy Saragih. Hadir Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah Junaidi Sitanggang, anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan APBD bukan sekadar dokumen keuangan dan rutinitas tahunan pemerintah, melainkan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat meminta agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya anggaran maupun banyaknya program.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengelolaan sampah. Pemerintah kota diminta membenahi sistem pengangkutan agar menjangkau seluruh kawasan, termasuk permukiman, gang dan jalan lingkungan yang sulit dilalui kendaraan pengangkut berukuran besar.
Demokrat juga mendesak adanya jadwal dan zona pengangkutan yang jelas, peningkatan pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan, serta perhatian terhadap fasilitas dan kesejahteraan petugas kebersihan.
Tak hanya itu, pemerintah kota didorong memiliki target konkret untuk mewujudkan Pematangsiantar sebagai kota bersih dan layak meraih penghargaan Adipura.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Fraksi Demokrat meminta penanganan serius terhadap titik-titik rawan banjir, di antaranya Jalan Medan, Simpang Dua, Jalan Rajamin Purba tepatnya di depan SMP Negeri 2, serta Jalan Sudirman.
Fraksi Demokrat turut mendorong pemerintah kota lebih proaktif berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara agar pembangunan Ring Road ruas Jalan Medan hingga Tanjung Tongah segera terealisasi.
Di sektor sosial, Demokrat mengingatkan agar pendataan dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen serta pelayanan RSUD Djasamen Saragih yang dinilai belum menunjukkan perbaikan dan peningkatan sebagaimana diharapkan.
Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatian. Pemerintah kota didorong mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai mencederai dunia pendidikan.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan siap membahas Ranperda APBD 2027 secara lebih mendalam pada tahapan selanjutnya.
Fraksi tersebut berharap APBD yang nantinya disahkan tidak berhenti sebagai deretan angka dan program di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang dirasakan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.










