PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEWCOM
Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahmawati, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KBSB, Jalan WR Supratman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (11/03/2026), dan dihadiri ratusan warga serta perwakilan sejumlah instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus DPD II Partai Golkar Kota Pematangsiantar Surianto, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sejahtera Ginting, Pelayanan Kecamatan Siantar Barat Ferza, Sekretaris Dinas Sosial P3A Jan Purba, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan media.
Dalam sambutannya, Surianto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan reses sebagai wadah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungan masing-masing, baik terkait infrastruktur, fasilitas umum, maupun persoalan lainnya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan perwakilan Kecamatan Siantar Barat, Ferza, yang menilai kegiatan reses sangat penting sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Sementara itu, Sri Rahmawati menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Melalui kegiatan ini kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diperjuangkan dalam program pembangunan ke depan,” katanya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari minimnya penerangan jalan di kawasan Jalan Jeruk Bawah dan Jalan Seram Bawah, hingga kondisi jalan rusak di depan Masjid Istiqomah, Jalan Bolak Tati, Kelurahan Banjar, yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PRKP Kota Pematangsiantar, Sejahtera Ginting, menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan kerusakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim di lapangan.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Data yang diajukan harus benar-benar akurat agar bantuan dapat tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar, Jan Purba, menjelaskan bahwa penonaktifan BPJS PBI yang sempat dikeluhkan warga merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional.
Namun demikian, masyarakat masih dapat mengajukan reaktivasi BPJS melalui puskesmas dan kelurahan untuk selanjutnya diverifikasi sebelum diusulkan kembali.
Di akhir kegiatan, Sri Rahmawati berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam program pembangunan ke depan.
“Semoga kegiatan reses ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berbagai aspirasi yang disampaikan bisa kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
