Model

Model
SimalungunNews

Kapolres Simalungun Soroti 9 Konflik Agraria, Minta Penyelesaian Diprioritaskan

×

Kapolres Simalungun Soroti 9 Konflik Agraria, Minta Penyelesaian Diprioritaskan

Sebarkan artikel ini

SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus menyoroti potensi konflik agraria di wilayah Kabupaten Simalungun. Ia meminta penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya di kawasan yang rawan konflik, menjadi prioritas pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat menghadiri Rapat Integrasi GTRA Kabupaten Simalungun di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kapolres mengungkapkan terdapat sekitar sembilan kasus agraria berdasarkan data kepolisian, di luar persoalan baru yang berpotensi muncul.

Menurutnya, kepolisian berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk memfasilitasi mediasi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, mediasi dinilai belum cukup apabila akar persoalan pertanahan belum diselesaikan.

Kapolres juga menyoroti sejumlah wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya Nagori Sipangan Bolon Mekar, terkait lahan Porti dan Sidallogan yang berpotensi memicu konflik.

Ia mempertanyakan belum diprioritaskannya penyelesaian persoalan di wilayah tersebut, sementara objek Reforma Agraria 2026 diarahkan ke Nagori Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun, Kecamatan Silau Kahean.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun, Shafwan, S.H., menyatakan pihaknya mendukung masukan Kapolres. Persoalan pertanahan yang disampaikan akan menjadi bahan inventarisasi dan dipertimbangkan sebagai prioritas penyelesaian pada 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta mendorong penyelesaian konflik agraria demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolres juga mengajak seluruh unsur GTRA turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi hukum pertanahan agar masyarakat memahami kebijakan reforma agraria dan tidak mudah terprovokasi.

Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kejaksaan, Kodim 0207/Simalungun, serta jajaran Polres Simalungun. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan berlangsung aman serta lancar.