Model

Model
SimalungunNews

Kapolres Simalungun Mediasi GERMALAK dan PT SIPEF, Aksi Panen Sepihak Berakhir Damai

×

Kapolres Simalungun Mediasi GERMALAK dan PT SIPEF, Aksi Panen Sepihak Berakhir Damai

Sebarkan artikel ini

SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., turun langsung memfasilitasi mediasi antara Gerakan Masyarakat Lapar Keadilan (GERMALAK) dengan manajemen PT Eastern Sumatera Indonesia (PT SIPEF Bukit Maradja), Senin (2/11/2026).

 

Mediasi yang berlangsung di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, tersebut berhasil meredam ketegangan terkait rencana aksi panen sepihak tandan buah segar (TBS) di areal perkebunan perusahaan. Kedua pihak akhirnya sepakat memberikan waktu 14 hari kerja kepada Polri untuk memfasilitasi komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian tuntutan masyarakat.

 

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi Selasa (3/11/2026) pagi, mengatakan langkah Kapolres merupakan bentuk pelayanan Polri yang mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

 

Menurutnya, sebelum aksi berlangsung, Kapolres terlebih dahulu memimpin apel pengecekan kesiapan personel sekitar pukul 07.30 WIB guna mengantisipasi potensi bentrokan maupun tindak pidana di lokasi perkebunan.

 

Sekitar pukul 09.00 WIB, kurang lebih 130 warga yang tergabung dalam GERMALAK berkumpul di Simpang Tiga Negeri Bayu, Nagori Bandar Siantar. Massa kemudian bergerak menuju Afdeling 3 Divisi 3 areal perkebunan sekitar pukul 09.50 WIB.

 

Namun, upaya panen tidak terlaksana setelah massa dihadang petugas keamanan perusahaan. Perdebatan sempat terjadi, tetapi berhasil diredam personel kepolisian.

 

“Personel Polri mengedepankan pendekatan humanis dan berupaya meredam situasi tanpa kekerasan hingga seluruh pihak dapat dipertemukan,” ujar AKP Verry Purba.

 

Sekitar pukul 10.05 WIB, Manager Operasional perusahaan Bastanta Ginting bersama tim legal tiba di lokasi. Kapolres kemudian mengajak kedua pihak berdialog dan menyampaikan imbauan agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

 

Dalam mediasi tersebut, GERMALAK menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada desa sekitar, realisasi kebun plasma 20 persen, kejelasan kewenangan terkait berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU), penyediaan fasilitas umum, serta pemasangan portal pada jalan penghubung antar-nagori.

 

Menanggapi tuntutan itu, pihak perusahaan menyatakan telah menjalankan program CSR, termasuk bantuan irigasi dan perbaikan gereja. Terkait kebun plasma, perusahaan menyampaikan pandangan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi perusahaan asing untuk merealisasikannya.

 

Sementara mengenai HGU, tim legal perusahaan menyebut persyaratan perpanjangan telah dipenuhi dan saat ini masih menunggu penerbitan. Perusahaan juga menyatakan masih memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Adapun tuntutan mengenai fasilitas umum, perusahaan meminta waktu untuk melakukan koordinasi.

 

Situasi sempat memanas sekitar pukul 10.36 WIB ketika perwakilan GERMALAK, Thaleb, menyampaikan aspirasi yang kemudian terlibat adu argumen dengan Manager Security perusahaan, Berlin Damanik. Personel kepolisian segera mengambil langkah untuk mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

 

Kapolres kemudian meminta pihak perusahaan mempertimbangkan akses jalan penghubung antar-nagori dan tidak menutup akses yang dibutuhkan masyarakat. Ia juga meminta Berlin Damanik diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

 

“Polri akan mengawal penyampaian tuntutan masyarakat, mempelajari seluruh tuntutan, dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Kami meminta masyarakat memberikan waktu kepada Polri,” tegas AKBP Hendri Nupia Dinka Barus.

 

Dari hasil mediasi, disepakati bahwa Polres Simalungun akan memfasilitasi komunikasi antara GERMALAK dan pihak perusahaan, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna menindaklanjuti berbagai tuntutan tersebut.

 

Perkembangan hasil koordinasi nantinya akan disampaikan kepada perwakilan GERMALAK. Pihak GERMALAK menyatakan menerima kesepakatan tersebut dan memberikan waktu 14 hari kerja untuk menunggu tindak lanjut.

 

Sekitar pukul 11.40 WIB, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan aman dan kondusif. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib tanpa terjadi bentrokan maupun tindak pidana.

 

AKP Verry Purba menegaskan, Polres Simalungun akan terus memantau perkembangan persoalan serta mengawal komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait agar penyelesaian dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.