SIMALUNGUN — AIRMAILNEW.COM Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui peluncuran SIMARATUR (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Nagori) oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Rabu (16/9/2026).
Mengusung tema “Digitalisasi Aparatur Nagori, Semakin Teratur”, aplikasi yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan administrasi aparatur nagori, mulai dari pengangkatan, mutasi, pemberhentian hingga pemantauan data.
Peluncuran dihadiri Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora, pimpinan perangkat daerah, para camat, Pangulu se-Kabupaten Simalungun, BRI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, insan pers serta tim pengembang aplikasi.
Kepala DPMPN Simalungun, Eliyanto Purba, mengatakan SIMARATUR hadir untuk mengatasi pengelolaan administrasi aparatur nagori yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.
“SIMARATUR diharapkan menjadi instrumen untuk membangun tata kelola aparatur nagori yang terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berbasis data,” ujar Eliyanto.
Sementara itu, Bupati Anton menekankan pentingnya memastikan keakuratan data sebelum menjadi informasi dan dasar pengambilan kebijakan.
“Data dulu, baru informasi. Kalau datanya belum pasti, informasi yang disampaikan bisa menimbulkan salah paham,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar digitalisasi tidak berhenti pada seremoni peluncuran, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
“Perubahan jangan hanya menjadi pesta, jangan berhenti pada launching. Perubahan harus kita jalankan bersama-sama dengan akhlak, integritas, ketelitian, dan hati nurani,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati secara resmi meluncurkan SIMARATUR sekaligus menandatangani tanda dimulainya implementasi aplikasi tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.
Melalui SIMARATUR, Pemkab Simalungun menargetkan pengelolaan aparatur nagori semakin tertib, transparan, akuntabel dan berbasis data, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)
