Model

Model
SimalungunNasionalNews

BPKP Sumut Gelar Workshop di Simalungun, Pangulu Diminta Kelola Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel

×

BPKP Sumut Gelar Workshop di Simalungun, Pangulu Diminta Kelola Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel

Sebarkan artikel ini

SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Balei Harungguan, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan bertema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari para camat dan Pangulu se-Kabupaten Simalungun.

Workshop dibuka Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora mewakili Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Simalungun sangat bergantung pada kemajuan 386 Nagori. Karena itu, seluruh Pangulu diminta mengelola pemerintahan dan keuangan Nagori secara profesional, transparan, serta akuntabel.

Bupati mengingatkan bahwa Dana Desa dan seluruh pendapatan Nagori merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan.

Ia juga meminta para camat memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Nagori, sementara Inspektorat Daerah didorong melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah muncul permasalahan.

Selain tata kelola keuangan, Pangulu juga diminta mengoptimalkan potensi unggulan Nagori, mengembangkan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag), serta bersinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

“Setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kelola keuangan dengan penuh tanggung jawab dan bangun Nagori dengan inovasi,” pesan Bupati.

Diskusi panel menghadirkan sejumlah narasumber, yakni anggota Komisi IV DPD RI KH. Muhammad Nuh, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara Tunas Agung Jiwa Brata, Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap.

Melalui workshop ini, diharapkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat Nagori semakin meningkat, sehingga pengelolaan keuangan desa lebih transparan, pembangunan tepat sasaran, serta kemandirian ekonomi masyarakat Nagori dapat terwujud.