MEDAN – AIRMAILNEW.COM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar rapat koordinasi (rakor) teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
Rakor dihadiri Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Simalungun Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pembahasan mencakup aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Danau Toba, serta kepentingan strategis nasional.
Salah satu poin yang dibahas adalah usulan agar bagian tertentu dari Tol Simpang Panei–Parapat dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun saat audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI H. Haris Haryanto di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pembahasan kemudian diarahkan pada kesiapan teknis dan perencanaan agar aspek keselamatan, konektivitas, fungsi jalan tol, serta kebutuhan strategis dapat dipertimbangkan sejak tahap awal pembangunan.
Bupati Simalungun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengawal rencana pembangunan tersebut.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Anton.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadiran jalan tol tersebut diharapkan memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, sekaligus membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata maupun pertahanan,” tegasnya.
Pemkab Simalungun selanjutnya mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan agar rencana pembangunan dapat ditindaklanjuti secara konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan strategis nasional.
