PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Ketidakhadiran Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam Rapat Paripurna IX DPRD, Rabu (11/11/2026), memicu perdebatan. Agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai interupsi hingga usulan skorsing.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Daut Simanjuntak dan Frenky Boy Saragih. Polemik muncul ketika Wakil Wali Kota Herlina disiapkan untuk membacakan nota jawaban menggantikan Wali Kota.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan mekanisme tersebut. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Erwin Freddy Siahaan, Fraksi Golkar Rini Silalahi dan Hendra Pardede, serta Fraksi Gerindra Chairuddin Lubis menyuarakan keberatan dalam forum rapat.
Erwin menegaskan pembahasan R-APBD bukan kegiatan seremonial. Menurutnya, terdapat tanggung jawab politik dan administratif yang harus dijelaskan kepada DPRD, terutama terkait kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan kota.
Sementara Hendra Pardede menilai Wali Kota harus hadir langsung untuk menjawab berbagai pertanyaan dan catatan kritis fraksi.
“Yang bertanggung jawab untuk nota jawaban ini adalah Wali Kota,” tegas Hendra.
Rini Silalahi turut menyinggung persoalan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan fraksi.
Sedangkan Chairuddin Lubis meminta pimpinan rapat mempertimbangkan skorsing apabila penyampaian nota jawaban tidak sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
“Sesuai dengan tatib yang tidak diperbolehkan diwakili, alangkah baiknya ini diskors saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Charles Siregar menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi Pemko terkait ketidakhadiran Wali Kota. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Wesly Silalahi sedang berada di Bali menghadiri kegiatan penghargaan atau award.
Charles juga menyampaikan bahwa belum ada penjadwalan ulang melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Polemik ini menambah sorotan terhadap proses pembahasan APBD 2027. DPRD kini dihadapkan pada persoalan bagaimana agenda penyampaian nota jawaban dilanjutkan, sementara publik menunggu penjelasan langsung dari Wali Kota.
APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Uang rakyat membutuhkan keterbukaan, penjelasan, dan pertanggungjawaban.










