SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,45 miliar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRD, Pamatang Raya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, SE, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, antara lain swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, serta pembenahan infrastruktur.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk TA 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000. Jumlah tersebut turun Rp88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun 2026.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Adapun proyeksi keuangan Kabupaten Simalungun dalam Ranperda APBD TA 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2.403.592.358.120, belanja daerah Rp2.417.177.381.532, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412.
Sementara itu, pembiayaan daerah direncanakan melalui penerimaan sebesar Rp17.585.023.412 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 miliar.
Bupati menegaskan, penyusunan APBD harus berlandaskan prinsip pendapatan yang realistis, belanja berkualitas, pembiayaan terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Anton.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara komprehensif, lancar, dan tepat waktu.
Pemkab Simalungun, lanjutnya, berkomitmen mewujudkan anggaran yang sehat secara fiskal, efisien, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”. Dengan sinergi pemerintah daerah dan DPRD, APBD 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.










