PEMATANGSIANTAR – AIRMAILNEW.COM
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pematangsiantar melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari lemahnya kemandirian fiskal, tingginya belanja pegawai hingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Kritik tersebut disampaikan melalui pandangan umum Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026), di Ruang Harungguan DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, SH, didampingi Wakil Ketua Daut Simanjuntak dan Frenky Boy Saragih, serta sejumlah anggota DPRD. Wali Kota Pematangsiantar bersama Sekda Junaedi Sitanggang dan sejumlah pimpinan OPD turut hadir.

Pandangan umum Fraksi PAN dibacakan anggota DPRD Nurlela Sikumbang, SH. Dalam penyampaiannya, PAN menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp290,4 miliar atau 29,88 persen dari total pendapatan daerah Rp971,9 miliar menunjukkan masih lemahnya kemandirian fiskal Kota Pematangsiantar.
Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menyoroti belanja pegawai sebesar Rp527,8 miliar atau sekitar 53 persen dari belanja operasi. Angka tersebut dinilai perlu dievaluasi agar anggaran daerah tidak lebih banyak terserap untuk belanja birokrasi dibandingkan kebutuhan masyarakat.
PAN turut mendesak digitalisasi pajak dan penertiban tunggakan pajak, efisiensi belanja barang dan jasa minimal 15 persen, serta meminta kejelasan penyerapan tenaga kerja lokal setelah pelaksanaan job fair.
Persoalan gedung DPRD senilai Rp6,5 miliar yang disebut telah selesai dibangun tetapi belum dimanfaatkan juga menjadi sorotan.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi PAN menyatakan menerima RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar), dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Kini, publik menanti bagaimana pemerintah kota menjawab berbagai catatan tersebut, agar RAPBD 2027 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi dokumen anggaran.










