SIMALUNGUN – AIRMAILNEW.COM Rencana kelanjutan pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun. Ruas tol sepanjang sekitar 40,36 kilometer ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba.
Hal itu dibahas Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih saat audiensi dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dari total panjang ruas tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemkab berharap proyek ini terus berlanjut hingga tahap pembangunan dan nantinya memperkuat akses menuju Parapat serta kawasan Danau Toba.
Bupati didampingi Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora dan jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Bapperida.
Saat ini, penyusunan Basic Design dan Feasibility Study (FS) disebut telah mencapai sekitar 90 persen. Proses tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian PUPR.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton.
Menurut Pemkab, keberadaan tol diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, sekaligus membuka peluang investasi, menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Simalungun juga mengusulkan agar sebagian desain infrastruktur tol, khususnya lokasi sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei, dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Usulan tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sejak tahap desain dasar sehingga aspek konektivitas sipil dan kebutuhan pertahanan dapat terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur.
Kementerian Pertahanan menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak tahap perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi di kemudian hari.
